Amurang, infora.id – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Amurang Timur menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Selasa (05/11/2024).

Sosialisasi yang digelar di salasar gedung Gereja Setia Kudus Pondang ini sejatinya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta turut menyukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal itu diungkapkan Ketua PPK Amurang Timur Jenner Binilang didampingi Anggota PPK Divisi Sosdikli Parmas dan SDM Marshella Babanggai usai kegiatan sosialisasi.

Selain itu, Ia mengatakan sosialisasi ini disasarkan kepada generasi Z yang notabene adalah pemilih pemula dalam hal mengajak mereka untuk terlibat menyukseskan Pilkada 2024 ini.

“Sosialisasi ini dilaksanakan atas arahan dari KPU Provinsi Sulut untuk bagaimana kita sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Amurang Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang kepemiluan untuk Pilkada 2024 ini,” ujar Jenner Binilang.

Sementara itu Ketua Divisi Sosdikli parmas dan SDM Fauzan Sirambang saat membuka sosialisasi ini mengungkapkan saat ini tahapan Pilkada sudah berada pada tahapan kampanye.

Ia mengatakan di tahapan ini resiko kerawanan soal pelanggaran Pemilu sangat tinggi. Baik pelanggaran yang melibatkan petugas penyelenggara, pihak peserta Pilkada, para aparat pemerintahan (ASN), maupun masyarakat.

Sehingga Ia mengatakan perlunya semua elemen mengetahui dan memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan Pilkada ini.

Fauzan menjelaskan bahwa Pilkada ini berbeda dengan Pemilu. Sebab Pilkada ini nuansanya lokalitas. Yang artinya sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Baik dari perangkat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. Untuk itu sangat tinggi konflik kepentingannya.

“Sehingga kami dari penyelenggara terus berupaya melakukan sosialisasi terkait rambu rambu atau larangan larangan apa yang harus kita jaga,” ujar Sirambang.

“Terkait tahapan kampanye ini, ada juga resiko resiko kerawanan kerawanan yang bisa berefek kepada kita. Misalnya terkait kampanye hitam, kampanye hoax atau kampanye yang bersinggungan dengan isu isu sensitif atau isu sara, dan money politik,” lanjutnya.

Terkait pelanggaran money politik, Ia menjelaskan ada perbedaan yang signifikan. Bedanya, kalau pemilu yang kena imbasnya hanya si pemberi.

“Tapi kalau Pilkada ini akan kena imbasnya sekaligus dengan si penerima. Kalau dia sengaja menerima dia langsung kena subjek hukum berupa pelanggaran pidana pemilu. Jadi pemberi atau penerima akan kena hukum pidana pemilu,” terangnya.

Kepala Divisi Sosdiklih SDM Parmas KPU Minsel itu mengajak masyarakat untuk bisa memiliki kesadaran dalam hal menggunakan hak pilihnya sebagai kewajiban untuk memajukan daerah Minsel dengan datang ke TPS tanggal 27 November nanti.

“Apapun pilihannya bahwa yakinlah hari itu kita mempertaruhkan masa depan kabupaten minsel. Oleh karena itu berpartisipasilah dengan kesadaran. Bukan hanya sekedar datang ke TPS hanya karena dimobilisasi atau dibujuk rayu, agar Pilkada kali ini bisa benar benar berintegritas dan berkualitas,” ajak Sirambang.

“Jadilah masyarakat pemilih yang bebas merdeka dan berdaulat. Yaitu pemilih yang dengan penuh kesadaran dengan apa yang dipilihnya,” kuncinya.

Dalam sosialisasi itu dihadirkan juga narasumber Rini Pakaya sebagai pegiat kepemiluan yang memaparkan soal pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pemaparannya Ia mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas.

“Mari jadilah pemilih yang cerdas, agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan benar benar mensejahterakan masyarakat Minsel,” ajaknya.

Ia juga mengajak agar masyarakat pemilih untuk mengetahui visi dan misi dari para Paslon agar betul-betul apa yang dipilih adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan di daerah Minsel.

“Marilah masyarakat untuk sama-sama sukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Minsel ini,” tutupnya.

Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dihadirkan narasumber dari Pihak Bawaslu Provinsi yaitu Steven Linu.

Dalam pemaparannya Ia meminta masyarakat untuk memperhatikan aturan-aturan terkait pelaksanaan Pilkada ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan berpartisipasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Pilkada ini.

“Apabila masyarakat menemukan atau mendapati pelanggaran Pilkada untuk kiranya dapat melaporkan kepada PKD yang ada di Desa atau pun Kelurahan,” ujar Linu.

Kegiatan dihadiri jajaran PPK Amurang Timur, serta segenap unsur elemen masyarakat. (jud)