Connect with us

Minsel

LSM BAKORNAS Apresiasi Pada Polda Sulut Dalam Penanganan Tipikor.

Published

on

Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) Sulut memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi terkait keseriusan dan tindakan nyata dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tanah nyiur melambai, Kamis, (31/10/2024).

Noldy Poluakan, aktivis Anti Korupsi yang bernaung dalam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM BAKORNAS) Sulut sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Kapolda Sulut terkait pemanggilan kepada beberapa orang yang di duga kuat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Poluakan.

Keputusan serius, yg menjadi perhatian masyarakat tegas dan berani telah di buktikan oleh Pak Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi bahwa beliau melaksanakan amanat rakyat dan konstitusi serta melaksanakan salah satu program dan dari sekian banyak program nawa cita terbaik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabumingraka yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tutur Noldy.

Noldy Poluakan juga meminta untuk melakukan pemeriksaan kepada pjb” pemerintahan (pjb hukum tua) terlebih khusus di Minsel yg melakukan indikasi penyalahgunaan dandes Bumdes dan ia mempertanyakan, “terkait gebrakan dari APH yang lain pasca pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka seperti Kejaksaan dari tingkat Kejari dan Kejati Sulut terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Korupsi karena, ada beberapa instansi hukum yang terkait dan punya kewenangan secara aturan untuk memproses pelaku Tipikor” ujarnya.

“Termasuk juga Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP dan sangat berperan adalah dinas PMD dan Inspektorat kedua dinas ini terkesan tertutup bahkan jadi pelindung bahkan bagi kepala desa dan kroninya terkait dugaan penyelewengan Dana Desa, ADD dan lainnya tutup Poluakan.(**)

Minsel

Polres Minsel Beserta Bhayangkari Bagikan Ratusan makanan untuk Warga Binaan Lapas Amurang.

Published

on

By

infora.id – Kapolres Minahasa Selatan (Minsel) AKBP Arianto Salkery, SH, MH; dan Ketua Bhayangkari Cabang Minsel Ny. Viska Salkery, SH, M.Kn; membagikan makanan gratis di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, Jumat siang (22/11/2024).

Pemberian makanan gratis ini sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, juga wujud kepedulian keluarga besar Polres Minsel dan Bhayangkari.

“Sebagai bentuk aksi kepedulian sosial, serta penjabaran program pemerintah, Presiden Republik Indonesia yakni Asta Cita, maka kami jajaran Polres Minsel bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan pemberian makanan gratis ini kepada warga binaan Lapas Amurang,” ujar Kapolres Minsel.

Terpantau sebanyak 252 warga binaan Lapas Amurang mendapatkan paket makanan gratis dari Polres Minsel dan Bhayangkari. “Harapannya, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi warga binaan serta mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya,” tutup Kapolres.(**)

Continue Reading

Minahasa Selatan

Usai Dibentuk, JPPR Minsel Siap Pantau Pelaksanaan Pilkada 2024

Published

on

By

Andre Rumopa Koordinator JPPR Kabupaten Minsel.

Amurang, infora.id – Kepengurusan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Minahasa Selatan (Minsel) terbentuk.

Pembentukan ini melalui Surat Keputusan (SK) No 14/SK/ SEKDA-JPPR/ XI/2024 yang dikeluarkan oleh Koordinator Nasional JPPR tanggal 7 November 2024 di Jakarta.

Dalam SK tersebut, menetapkan Andre Rumopa sebagai Koordinator Kabupaten Minsel periode 2024-2026.

Andre Rumopa mengatakan, dengan dikeluarkannya SK kepengurusan yang baru ini, JPPR Minsel akan langsung tancap gas, diataranya melakukan konsolidasi internal.

“Segera melakukan konsolidasi untuk menetapkan strategi dan arah organisasi kedepan,” ujar Rumopa.

Menurutnya dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024, JPPR Minsel siap mengawal, mengawasi dan mensukseskan.

“Tugas utama JPPR adalah sebagai pemantau pemilu/pemilihan yang harus memastikan bahwa proses dan tahapan pemilihan yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku,” terang Rumopa

“Serta melaksanakan pendidikan pemilih atau voter education diseluruh lapisan masyarakat yang ada terkhusus di Minahasa Selatan demi terwujudnya pilkada yang berkwalitas,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa JPPR Minsel siap untuk melaksanakan proses pemantauan Pemilihan Kepala Daerah di 17 Kecamatan yang ada di Minsel dengan penuh tanggungjawab.

“Hal ini agar terciptanya pilkada di Sulut berjalan jujur, adil, netral dan independen,” pungkasnya.(**)

Continue Reading

Minahasa Selatan

PPK Amurang Timur Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada 2024

Published

on

By

Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Amurang Timur.

Amurang, infora.id – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Amurang Timur menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Selasa (05/11/2024).

Sosialisasi yang digelar di salasar gedung Gereja Setia Kudus Pondang ini sejatinya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta turut menyukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal itu diungkapkan Ketua PPK Amurang Timur Jenner Binilang didampingi Anggota PPK Divisi Sosdikli Parmas dan SDM Marshella Babanggai usai kegiatan sosialisasi.

Selain itu, Ia mengatakan sosialisasi ini disasarkan kepada generasi Z yang notabene adalah pemilih pemula dalam hal mengajak mereka untuk terlibat menyukseskan Pilkada 2024 ini.

“Sosialisasi ini dilaksanakan atas arahan dari KPU Provinsi Sulut untuk bagaimana kita sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Amurang Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang kepemiluan untuk Pilkada 2024 ini,” ujar Jenner Binilang.

Sementara itu Ketua Divisi Sosdikli parmas dan SDM Fauzan Sirambang saat membuka sosialisasi ini mengungkapkan saat ini tahapan Pilkada sudah berada pada tahapan kampanye.

Ia mengatakan di tahapan ini resiko kerawanan soal pelanggaran Pemilu sangat tinggi. Baik pelanggaran yang melibatkan petugas penyelenggara, pihak peserta Pilkada, para aparat pemerintahan (ASN), maupun masyarakat.

Sehingga Ia mengatakan perlunya semua elemen mengetahui dan memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan Pilkada ini.

Fauzan menjelaskan bahwa Pilkada ini berbeda dengan Pemilu. Sebab Pilkada ini nuansanya lokalitas. Yang artinya sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Baik dari perangkat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. Untuk itu sangat tinggi konflik kepentingannya.

“Sehingga kami dari penyelenggara terus berupaya melakukan sosialisasi terkait rambu rambu atau larangan larangan apa yang harus kita jaga,” ujar Sirambang.

“Terkait tahapan kampanye ini, ada juga resiko resiko kerawanan kerawanan yang bisa berefek kepada kita. Misalnya terkait kampanye hitam, kampanye hoax atau kampanye yang bersinggungan dengan isu isu sensitif atau isu sara, dan money politik,” lanjutnya.

Terkait pelanggaran money politik, Ia menjelaskan ada perbedaan yang signifikan. Bedanya, kalau pemilu yang kena imbasnya hanya si pemberi.

“Tapi kalau Pilkada ini akan kena imbasnya sekaligus dengan si penerima. Kalau dia sengaja menerima dia langsung kena subjek hukum berupa pelanggaran pidana pemilu. Jadi pemberi atau penerima akan kena hukum pidana pemilu,” terangnya.

Kepala Divisi Sosdiklih SDM Parmas KPU Minsel itu mengajak masyarakat untuk bisa memiliki kesadaran dalam hal menggunakan hak pilihnya sebagai kewajiban untuk memajukan daerah Minsel dengan datang ke TPS tanggal 27 November nanti.

“Apapun pilihannya bahwa yakinlah hari itu kita mempertaruhkan masa depan kabupaten minsel. Oleh karena itu berpartisipasilah dengan kesadaran. Bukan hanya sekedar datang ke TPS hanya karena dimobilisasi atau dibujuk rayu, agar Pilkada kali ini bisa benar benar berintegritas dan berkualitas,” ajak Sirambang.

“Jadilah masyarakat pemilih yang bebas merdeka dan berdaulat. Yaitu pemilih yang dengan penuh kesadaran dengan apa yang dipilihnya,” kuncinya.

Dalam sosialisasi itu dihadirkan juga narasumber Rini Pakaya sebagai pegiat kepemiluan yang memaparkan soal pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pemaparannya Ia mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas.

“Mari jadilah pemilih yang cerdas, agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan benar benar mensejahterakan masyarakat Minsel,” ajaknya.

Ia juga mengajak agar masyarakat pemilih untuk mengetahui visi dan misi dari para Paslon agar betul-betul apa yang dipilih adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan di daerah Minsel.

“Marilah masyarakat untuk sama-sama sukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Minsel ini,” tutupnya.

Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dihadirkan narasumber dari Pihak Bawaslu Provinsi yaitu Steven Linu.

Dalam pemaparannya Ia meminta masyarakat untuk memperhatikan aturan-aturan terkait pelaksanaan Pilkada ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan berpartisipasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Pilkada ini.

“Apabila masyarakat menemukan atau mendapati pelanggaran Pilkada untuk kiranya dapat melaporkan kepada PKD yang ada di Desa atau pun Kelurahan,” ujar Linu.

Kegiatan dihadiri jajaran PPK Amurang Timur, serta segenap unsur elemen masyarakat. (jud)

Continue Reading

Trending