Bawaslu
Hadirkan Narasumber Gakumdu, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak 2024, di Minahasa
MINAHASA, inforakyatnews.com
-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Bertempat di Warung Kopi Rumah Tua Tondano, Jumat (21/6/2024).
Penyuluhan ini pula menghadirkan beberapa perwakilan diantaranya perwakilan partai politik, organisasi pegiat pemilu, dan insan pers.
Dalam penyampaiannya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari road show penyuluhan produk hukum di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.
“Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang pertama digelarnya kegiatan penyuluhan ini, nantinya akan berlanjut ke kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” Ujar Mantan Ketua KPU Minahasa ini.
Adapun penyuluhan ini, menurutnya, bertujuan memberikan penguatan aspek hukum kepada stakeholder demi suksesnya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Sulut nanti.
“Kita akui suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana peserta pilkada maupun masyarakat pemilih dalam memahami produk hukum yang akan mengatur jalannya setiap tahapan pilkada,” Terangnya.
Sementara itu selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulut, Dr. Victory Rotty, yang menjadi pemateri, menjelaskan tentang standarisasi dalam terwujudnya pemilihan yang berkualitas.
“Mungkin kita punya pandangan yang berbeda soal kriteria pemilihan berkulitas, tapi dalam pandangan saya setidaknya ada tiga hal prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat jangan sekali-kali dihilangkan, kedua kedaulatan rakyat jangan dibatasi, dan ketiga kedaulatan rakyat jangan disalahgunakan,” papar Rotty yang juga sebagai akademisi Universitas Negeri Manado itu.
“Ketika kita tidak melanggar prinsip-prinsip ini, maka kita bisa dengan mudah mengukur pemilihan ini berintegritas atau tidak,” imbuhnya.
Adapun pemateri berikutnya, Dr Goinpeace Tumbel, yang juga menjadi narasumber memaparkan materinya terkait problematika hukum administrasi kepemiluan.
Dipaparkannya tentang sejarah singkat kepemiluan, dimana sejak 2005 rakyat berdaulat melalui pemilihan secara langsung.
Sejak itu, banyak lahir produk hukum atau undang undang yang mengatur pemilu secara langsung yang tujuannya mengatur dan menjamin proses pemilu secara langsung berjalan sesuai aturan.
“Tapi dari pengalaman yang kita lihat, faktanya walaupun regulasinya sudah jelas, hukum administrasinya jelas, tapi praktik-praktik pelanggaran masih sering ditemui dan mencederai demokrasi di Indonesia,” Tutur Tumbel.
Untuk itu menurut dia, salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kepemiluan adalah moralitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan lainnya yang disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit, STP, SH, terkait dengan pengawasan dan penindakan Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh perwakilan Polda Sulut diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulut Kombespol Ganif Siahaan, SIK, terkait pencegahan dan penindakan hukum serta narasumber dari Kejati Sulut diwakili oleh Plh. M. Harun Sunadi, S. E, S. H, M. H, selaku koordinator Kajati Sulut.
Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa Stella Sompe, dan jajaran. (HerS)
AMURANG, INFORAKYATNEWS.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Eva Keintjem menegaskan Panwascam yang ada di Kabupaten Minsel harus fokus bekerja. “Panwascam harus fokus bekerja, fokus pada setiap tahapan yang ada di depan mata,” tukasnya, saat membuka secara resmi Rapat Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Kecamatan dan Kesekretariatan dan Pemilihan Tahun 2024, di Sutan Raja Hotel Amurang, Selasa (20/8).
Ia juga menyarankan agar panwascam harus aktif melakukan diskusi setiap minggu, untuk mempertajam regulasi dan aturan-aturan terkait pemilihan. Keintjem juga memberikan bekal terhadap peserta terkait Perbawaslu nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan.
Tak lupa ia berpesan, bahwa pengawas pemilu untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos). “Pengawas pemilu, panwascam dan sekretariat untuk hati-hati bermedsos, jangan sembarang menlike atau memposting hal-hal yang bisa berujung pada dugaan pelanggaran sebagai penyelenggara pemilu,” pesannya.
Dalam giat tersebut juga, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Irwandi Laode memberikan ilustrasi mengenai tatacara penanganan pelanggaran yang langsung dilakukan oleh seluruh peserta giat. “Ini merupakan bekal buat seluruh jajaran Panwascam dan sekretariat,” ujar laode.
Hadir dalam giat ini, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Franny Sengkey, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Irwandi Laode. Diketahui kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan yang menjadi peserta pimpinan panwascam se-Minsel, Kepala Sekretariat Panwascam, Pengelola Keuangan dan Staf teknis Panwascam.(jes)
MINAHASA,inforakyatnews.com-Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulut, Kalimantan dan Maluku, bertempat di di Claro Hotel Makassar. Rabu (26/6/2024).
Diketahui Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (RI).
Dalam kegiatan tersebut, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta semua pihak agar dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jemmy Stani Kumendong mengatakan, rakor kesiapan pilkada di buka oleh Menkopolhukam, Hadi Tjahjono, dihadiri Gubernur, Bupati Walikota, Forkopimda, KPU dan Bawaslu dan KPU di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dia menyebutkan, Narasumber dalam Rakor ini yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, Panglima TNI dan Kapolri.
Bupati menjelaskan, dalam rakor ini juga dibahas soal kesiapan pemerintah daerah dan Bawaslu terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada.
“Terutama dukungan dana hibah daerah terhadap pelaksana pilkada untuk KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
Disamping itu, Bupati Kumendong juga mengimbau masyarakat Minahasa untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang aman dan kondusif, berkontribusi dalam menyalurkan hak suara.
“Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara menjadi tolak ukur keberhasilan pilkada,” ia menambahkan.
Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A M.A, Ph.D, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, SH, M.Si, Ph.D, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH.LL.M, Kabaharkam Polri Komjen. Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis.(*/HerS)
INFORAKYATNEWS.COM – Guna memastikan proses pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan sesuai koridor, Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan penguatan kapasitas kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Pembekalan berupa bimbingan teknis terhadap 177 PKD, dilaksanakan di Sutan Raja Hotel Amurang, Sabtu dan Minggu (22-23) Juni 2024.
“Penguatan kapasitas kepada PKD ini terkait Pengawasan di Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memfokuskan pada persiapan pengawasan coklit (pencocokan dan penelitian) yang akan dimulai pada 24 Juni 2024,” ujar Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem.
Penguatan kapasitas, lanjut dia, difokuskan pada persiapan melakukan tugas pengawasan mengenai pemutakhiran data pemilih dalam gelaran Pilkada 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dimana, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi tahapan pemilihan serentak 2024, mulai tahapan persiapan sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Dalam proses pengawasan Bawaslu menerapkan dua cara, pertama pengawasan administratif dan pengawasan langsung di lapangan,” ujar Keintjem.
Selain itu, Keintjem menambahkan, pengawasan harus memenuhi empat prinsip yang sesuai dengan kaidah kerjanya. Yaitu, akurat, mutakhir atau up to date, komprehensif dan transparan oleh dan sebab itu peran Panwaslu Kelurahan/Desa sangatlah penting karena Bapak/Ibu adalah merupakan ujung tombak atau garda terdepan dari Bawaslu Minsel pada saat ini.(jesika)
-
Bawaslu12 bulan agoButuh 730 Orang, Bawaslu Minsel Ajak Warga Daftar Pengawas TPS Pemilu 2024
-
Breaking News11 bulan agoWarning! Gunakan Knalpod Brong Siap-Siap Ditindak Polisi
-
Headline11 bulan agoSukseskan Pemilu 2024, PPS Desa Noongan 2 Lantik 28 Anggota KPPS
-
Daerah11 bulan agoDiterjang Angin Puting Beliung, Belasan Rumah di Leda dan Ruteng Pu’u Rusak
-
Hukrim9 bulan agoPolres Manggarai Tangkap 2 Pencuri Sepeda Motor
-
Tomohon10 bulan ago
Pileg 2024 Tomohon, Abraham Wakas Rajai Dapil 1 Tomohon
-
Daerah10 bulan ago
Dihadiri Bupati Kumendong, Gubernur Olly Kucurkan Sumbangan di Ibadah Syukur GMIM Betlehem Lewet Langowan
-
Breaking News11 bulan ago
Jalin Silaturahmi, Kapolres Sophian Tatap Muka Dengan Wartawan Biro Minahasa